Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak

Latar Belakang

·        Sampai dengan tahun 1997 masalah banding tentang

perpajakan ditangani oleh Majelis Pertimbangan Pajak.

Majelis Pertimbangan Pajak ini pertamakalinya dibentuk

pada tahun 1915 ( Stbl No.707), kemudian

disempurnakan dengan Regeling van het beroep in

Belasting Zaken Stbl Nomor 29 Tahun 1927,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang‑

Undang Nomor 5 Tahun 1959.

·        Sejak 1998, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun

1997 penanganan banding pajak beralih ke Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak

Latar Belakang

• Sejak tanggal 12 April 2002 dengan Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2002 lahir Undang-undang tentang

Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak dalam menangani masalah gugatan

kompetensinya diperluas sesuai amanat Pasal 23 ayat (2)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disamping

terhadap pelaksanaan penagihan pajak, gugatan dapat

diajukan terhadap keputusan yang dikeluar-kan oleh pejabat

yang berwenang berdasarkan per-aturan perundang‑

undangan perpajakan.

Kornpetensi Pengadilan Pajak

• Secara jelas dan tegas kekuasaan Pengadilan Pajak

ditentukan dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 14

Tahun 2002, yang berbunyi sebagai berikut :

—     Ayat (1) : Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang

memeriksa dan memutus sengketa pajak.

—     Ayat (2) : Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya

memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

—     Ayat (3) : Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan

memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau

Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kompetensi Pengadilan Pajak

·         Dalam Pasal 33 ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak

merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir

dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

·         Dengan demikian jelaslah bahwa hanya Pengadilan

Pajak yang berwenang memeriksa sengketa pajak dan

atas Putusannya tidak bisa diperiksa oleh badan

peradilan lain. Atas Putusan Pengadilan Pajak hanya

dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai Pasal

77 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

Kompetensi Pengadilan Pajak

·         Dalam Pasal 33 ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak

merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir

dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

·         Dengan demikian jelaslah bahwa hanya Pengadilan

Pajak yang berwenang memeriksa sengketa pajak dan

atas Putusannya tidak bisa diperiksa oleh badan

peradilan lain. Atas Putusan Pengadilan Pajak hanya

dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai Pasal

77 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

Sengketa Pajak

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam

bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak dengan pejabat yang

berwenang sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan yang dapat diajukan Banding atau

Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan

termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan

berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa.

Banding dan Gugatan

Banding

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib

Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan

yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap

pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan

yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Proses Penyelesaian

·        Proses penyelesaian keberatan dilakukan oleh fiskus:

—     Pajak pusat ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak

—     Kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai

—     Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

·        Proses penyelesaian banding dan gugatan oleh

PENGADILAN PAJAK.

Permohonan dan Syarat Pengajuan

Banding / Gugatan

Permohonan banding dapat diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli

waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

·         Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia,

banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli

warisnya, atau oleh pengampunya bila pemohon banding yang

bersangkutan menderita pailit.

·         Apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan

penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha atau

likuidasi, permohonan banding dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima

pertanggungjawaban atas penggabungan peleburan, pemecahan atau

pemekaran usaha atau karena likuidasi dimaksud.

·           Gugatan diajukan sendiri oleh penggugat dengan disertai alasan-alasan

yang jelas mencantumkan tanggal diterima putusan yang digugat serta

dilampiri salinan dokumen yang pelaksanaannya digugat (surat paksa, sita

dan sebagainya). Kemudian apabila selama proses 9ugatan penggugat

meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa

hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.

Syarat Pengajuan Banding

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

Pasal 35 dan Pasal 36

Surat Banding harus diajukan sesuai dengan ketentuan, yaitu :

·             Surat Banding (pajak pusat dan daerah) diajukan dengan

menggunakan bahasa Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

sejak tanggal diterimanya surat keputusan perpajakan yang di

banding, untuk Bea & Cukai 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

diterimanya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai

keberatan kepabeanan dan cukai.

- Pengajuan Banding dalam jangka waktu 3 bulan tidak mengikat apabila

jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar

kekuasaan pemohon banding.

·         Terhadap satu Keputusan diajukan satu Surat Banding.

Syarat Pengajuan Banding

·               Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan

mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

·         Melampirkan salinan/copy surat keputusan keberatan yang

dibanding.

·         Atas jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50 % dan

melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea Cukai

(SSBC), Bukti Pelunasan SPPT PBB, atau Bukti Pemindahbukuan

(Pbk).

— Pemohon Banding tidak harus melampirkan bukti pelunasan

pajak, sepanjang banding diajukan atas Surat Ketetapan

Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

(SKPLB).

·         Melampirkan data dan bukti-bukti pendukung.

Menurut Undang-undang Nomor

28 Tahun 2007 Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(2)   Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha

negara.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan Salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

(4) Dihapus.

(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.

(5)  Dihapus.

(5a)           Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(5b)        Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).

(5c)           Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

(5d)           Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(6)     Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur

dengan undang-undang.

Syarat Pengajuan Gugatan

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

Gugatan harus diajukan sesuai dengan ketentuan, yaitu:

·         Surat gugatan diajukan dengan menggunakan bahasa

Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak

pelaksanaan penagihan atau 30 (tiga puluh) hari sejak

Keputusan selain pelaksanaan penagihan pajak diterima.

Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila terdapat

keadaan di luar kekuasaan penggugat.

·             Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan

diajukan satu surat gugatan.

Menurut Pasal 23 Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2007

(1)Dihapus.

(2)Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung pajak terhadap:

a.       Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b.      Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c.       Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1)

dan Pasal 26; atau

d.      Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keberatan yang

dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata

cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan

kepada badan peradilan pajak.

(3)Dihapus.

Hal-hal Lain yang Harus

Diperhatikan Dalam Pengajuan

Banding / Gugatan

·                    Apabila dalam mengajukan banding/gugatan Wajib Pajak

diwakili oleh kuasanya maka ia harus menyampaikan Surat

Kuasa Khusus bermeterai.

·             Dalam pemrosesan di sekretariat Pengadilan Pajak, apabila

banding yang disampaikan ternyata tidak/kurang lengkap,

paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Banding

disampaikan, Pemohon Banding akan mendapat surat

permintaan untuk melengkapi- nya. Kemudian, Pemohon

Banding harus melengkapi permohonan bandingnya yang

kurang lengkap/ belum memenuhi persyaratan tersebut

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya ke‑

putusan yang dibanding.

Hal-hal Lain yang Harus

Diperhatikan Dalam Pengajuan

Banding / Gugatan

• Pemohon Banding atau Penggugat dapat hadir dalam Sidang

Terbuka penyelesaian sengketa pajak guna memberikan

keterangan lisan dan atau bukti—bukti yang diperiukan,

apabila diminta hadir, atau atas inisiatif sendiri

memberitahukan untuk hadir kepada Ketua Pengadilan

Pajak secara tertulis. Kehadirannya dalam sidang dapat

didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah

terdaftar/ mendapat izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan

Pajak. Di samping itu, ia juga dapat meminta kepada Majelis

untuk menghadirkan saksi. Sedangkan untuk mengetahui

putusan atas banding, Pemohon Banding dapat hadir pada

Sidang Terbuka pengucapan Putusan.

Hal-hal Lain yang Harus

Diperhatikan Dalam Pengajuan

Banding / Gugatan

·          Untuk menghadiri sidang banding, Pemohon Banding akan

mendapat pemberitahuan sidang paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum persidangan dimulai.

·          Dalam hal Pemohon Banding/Penggugat telah menerima

salinan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan yang dibuat

oleh Terbanding, maka ia dapat memasukkan Surat Bantahan

dalam yang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya salinan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan

tersebut.

Pencabutan Banding / Gugatan

Terhadap banding/gugatan yang diajukan,

Pemohon Banding dapat mengajukan surat

pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak,

dan selanjutnya banding/gugatan yang dicabut

tersebut dihapus dari daftar sengketa melalui

penetapan Ketua Pengadilan Pajak atau melalui

pemeriksaan dengan Acara Cepat.

Kuasa Hukum

·         Kuasa Hukum adalah seseorang yang diberi kuasa

penuh untuk mewakili atau mendampingi para pihak

yang bersengketa dengan kuasa tertulis untuk memutus

dan memberikan informasi serta bukti-bukti yang

diperlukan dalam persidangan Pengadilan Pajak.

·         Kuasa Hukum dimaksud terdiri dari kuasa hukum yang

pengacara dan kuasa hukum yang bukan pengacara

Pemeriksaan Dalam Sidang

Penyelesaian Sengketa Pajak di

Pengadilan Pajak

Pemeriksaan dengan Acara Cepat dilakukan oleh

Hakim Tunggal atau Majelis Hakim, dan dihadiri

oleh Terbanding, dan apabila dipandang perlu

Pemohon Banding atau Kuasa Hukumnya.

• Pemeriksaan dencian Acara Biasa dilakukan oleh

Majelis yang terdiri dari Hakim Ketua, Hakim

Anggota, dan Panitera, dan dihadiri oleh

Terbanding, dan apabila dipandang perlu, Pemohon

Banding atau Kuasa Hukumnya.

Prosedur Pembelaan oleh Wajib

Pajak dan atau Kuasa Hukum

Untuk kepentingan pembelaan Wajib Pajak di dalam sidang

penyelesaian sengketa pajak dan kemudahan proses

persidangan, pihak Wajib Pajak sendiri dan atau Kuasa

Hukum harus :

·            Mengetahui dengan pasti pokok permasalahan yang

disengketakan baik untuk sengketa yang bersifat formal maupun

materil;

·            Membawa dokumen-dokumen persyaratan banding atau gugatan;

·            Menjelaskan materi sengketa secara jelas dan jika perlu dapat

membuat alat bantu berupa daftar sanding masalah-masalah yang

disengke-takan disertai penjelasan sisi yuridis dan teknis

akuntansinya;

Prosedur Pembelaan oleh Wajib

Pajak dan atau Kuasa Hukum

·                Membawa saksi atau saksi ahli bila diperlukan;

·                Membawa pembukuan dan berbagai bukti pendukung yang

terkait dengan pokok yang disengketakan;

·                Bersikap konsisten dalam membela dan menggunakan hak

perpajakan sebagaimana ketentuan peraturan perpajakan.

Pembuktian dan Saksi

Bukti-bukti yang dapat dipergunakan dalam sidang dapat terdiri

dari :

·           Surat atau tulisan;

Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :

—         Surat Keputusan atau Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

—      Surat-surat lain atau tulisan yang ada kaitannya dengan banding;

—     Alat bukti berupa surat atau tulisan atau pengakuan para pihak dapat berupa foto kopi, rekaman, film, disket, kaset, faksimili, teleks, keluaran cetak (print out), atau tanda terima.

Bukti berupa surat atau tulisan tidak terikat pada bentuknya

·       Keterangan ahli;

—          Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya

·       Keterangan saksi;

—          Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti hanya apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh Saksi.

Pembuktian dan Saksi

·           Pengakuan para pihak,

—             Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali

berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim

Anggota.

·           Pengetahuan Hakim.

—             Pengetahuan Hakim adalah hal yang diketahui dan diyakini

kebenarannya.

Penyampaian Alat Bukti

Penyampaian Alat Bukti dapat dilakukan sebagai berikut :

·    Alat bukti berupa surat atau tulisan disampaikan atas permintaan

para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang

bersengketa.

·        Hakim Ketua/Hakim Tunggal dapat meminta alat bukti yang

diperlukan dalam persidangan kepada para pihak yang

bersengketa.

·           Dalam hal Seorang Ahli atau Saksi memberikan alat bukti

keterangan tertulis maupun lisan, ia harus mengucapkan sumpah

atau janji di hadapan Hakim Ketua/Hakim Tunggal.

·    Semua dokumen yang dipergunakan sebagai bukti dalam

persidangan harus telah dibubuhi bea meterai yang cukup.

Kesaksian Dalam Persidangan

Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena

Jabatan Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk didengar

keterangannya dalam persidangan. Dalam hal ini, untuk bersaksi

dalam sidang :

·            Saksi wajib datang sendiri di persidangan sesuai perintah Hakim

Ketua.

·                    Dalam hal Saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan

patut, Majelis mengambil Putusan tanpa mendengar keterangan

Saksi.

· Bila Saksi tidak datang tanpa alasan atau dengan sengaja tidak

datang, serta Majelis tidak dapat mengambil keputusan tanpa

keterangan saksi dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan

polisi untuk membawa saksi ke persidangan.

· Sebelum memberi keterangan, saksi harus disumpah menurut

26 agama atau kepercayaannya.

Pemanggilan Saksi

Untuk kesaksian di dalam sidang, saksi dipanggil ke persidangan

seorang demi seorang.

·                Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi tentang identitas, pekerjaan, derajat
hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan pihak yang bersangkutan.

·                                 Pertanyaan yang diajukan kepada Saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.

·                                 Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

·              Apabila Pemohon Banding atau Saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa.

·                                 Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa dimaksud.

·                                 Dalam Pemohon Banding atau Saksi ternyata bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengannya sebagai ahli alih bahasa.

·                                 Saksi dan ahli alih bahasa yang ditunjuk sebelum memberikan keterangan harus mengucapkan sumpah.

Peniadaan Kewaiiban Merahasiakan

Setiap orang yang karena pekerjaannya atau

jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya,

untuk keperluan persidangan, kewajiban

merahasiakan dimaksud ditiadakan.

Putusan Pengadilan Pajak:

Dasar Pengambilan Putusan

Putusan Pengadilan Pajak diambil

berdasarkan :

hasil penilaian pembuktian;

peraturan perundang-undangan

perpajakan yang bersangkutan;

      pengetahuan dan hakim.

Putusan Pengadilan Pajak:

Jenis-jenis Putusan

Putusan penyelesaian atas sengketa pajak yang

disebut sebagai Putusan Pengadilan Pajak dapat

berupa :

·      Menolak;

·      Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;

·      Menambah pajak yang harus di bayar;

·         Tidak dapat diterima;

·      Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;

·      Membatalkan;

Putusan Pengadilan Pajak:

Pelaksanaan Putusan

·                     Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan, dan tidak

lagi memerlukan keputusan pejabat yang berwenang, kecuali

peraturan perundang-undangan mengatur lain.

·            Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau

seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk

selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan;

·                       Salinan putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak

dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan

diucapkan.

· Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang

berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal diterima putusan.

·                       Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam

jangka waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi sesuai dengan

          ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Putusan Pengadilan Pajak:

Lain-lain

·                     Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap sengketa

yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan

wewenang Pengadilan Pajak berupa tidak dapat diterima,

pemohon banding dapat mengajukan gugatan kepada badan

peradilan yang berwenang.

·                                             Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan   bersifat

tetap.

·                                             Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan

banding/kasasi.

·                                             Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum.

·                                             Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh

Majelis/Hakim Tunggal yang memutus dan Panitera.Ir. Serirama Butarbutar, S.E., S.H MSI.,M.H